Gerakan Pramuka Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Bendera Gerakan Pramuka Indonesia
Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama
organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan
kepanduan di
Indonesia. Kata "
Pramuka" merupakan singkatan dari
Praja Muda Karana,
yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya. Tapi sebelum singkatan
ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan
Hamengkubuwono IX dari kata "Poromuko" yang berarti pasukan terdepan dalam perang.
Pramuka merupakan sebutan bagi
anggota Gerakan Pramuka, yang meliputi;
Pramuka Siaga (7-10 tahun),
Pramuka Penggalang (11-15 tahun),
Pramuka Penegak (16-20 tahun) dan
Pramuka Pandega (21-25 tahun). Kelompok anggota yang lain yaitu
Pembina Pramuka,
Andalan Pramuka,
Korps Pelatih Pramuka,
Pamong Saka Pramuka,
Staf Kwartir dan
Majelis Pembimbing.
Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan
sekolah dan di luar lingkungan
keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan
Prinsip Dasar Kepramukaan dan
Metode Kepramukaan,
yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti
luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan
dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, dan bangsa
Indonesia.
Gerakan Pramuka dipimpin oleh Ketua
Kwartir Nasional, yang saat ini dijabat
Budi Waseso.
Sejarah
Lambang identitas dari INPO yang berupa bendera merah dan putih berukuran 84 cm X 120 cm.
Gerakan Pramuka atau
Kepanduan di
Indonesia telah dimulai sejak tahun
1923 yang ditandai dengan didirikannya
(Belanda) Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di
Bandung.
[1] Sedangkan pada tahun yang sama, di
Jakarta didirikan
(Belanda) Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).
[1] Kedua organisasi cikal bakal
kepanduan di
Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama
(Belanda) Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di
Bandung pada tahun
1926.
[1]
Organisasi Kepanduan Indonesia di seputaran tahun
1920-an.
Pada tanggal
26 Oktober 2010,
Dewan Perwakilan Rakyat
mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Berdasarkan Undang Undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya
organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan
kepramukaan.
[2]
Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda
Indonesia
mempunyai "saham" besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan
Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional
Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya
dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya
berorganisasi yang Bhinneka.
Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "
Nederlandsche Padvinders Organisatie" (NPO) pada tahun
1912, yang pada saat pecahnya
Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "
Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada tahun
1916.
Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah
Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa
S.P. Mangkunegara VII pada tahun
1916.
Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional,
seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya "Padvinder
Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti nama menjadi "
Hizbul Wathan"
(HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat
Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian
diganti menjadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan
SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong
Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie
(INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.
Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu
tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu
Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ
dan PPS pada tanggal
23 Mei 1928.
Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah
Kepanduan Bangsa Indonesia
(KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu
Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu
Kebangsaan).
PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April
1938.
Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia
baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan
yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders
Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita
(SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas
agama
Pandu Ansor, Al Wathoni,
Hizbul Wathan, Kepanduan
Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas
Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).
Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan
Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All
Indonesian Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik
dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati
diganti dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO
dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli
1941 di Yogyakarta.
Masa Perang Dunia II
Pada
masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan
Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia,
termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya
menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat
kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka
merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh
karena itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia.
Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di
Yogyakarta
dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia
sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah
organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera
mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember
1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia.
Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan
dengan "Janji Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai
satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal
1 Februari 1947.
Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan
17 Agustus 1948
waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56,
Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap
Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya
pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda,
Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya
perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri
Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta
merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di
Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk
menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu
Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22
Januari 1950.
Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru,
yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan
kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu
kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya
organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K
nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan
pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah
kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1
Februari 1947 itu berakhir sudah.
Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari
sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil
organi-sasi kepanduan menga-dakan konfersensi di Ja-karta. Pada saat
inilah tepatnya tanggal
16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.
Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia
Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera,
sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI
(Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan
Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah
bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam
perjalanan ke Australia.
Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di
Ragunan,
Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus
1955, Jakarta.
Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu
menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin
kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu,
Bogor pada bulan Januari
1957.
Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan
dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan
demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun
kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini
Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat,
dengan topik "Penasionalan Kepanduan".
Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar
Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri
yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu
terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan
kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling
Filipina.
Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya
Gerakan Pramuka.
Kelahiran Gerakan Pramuka
Sejarah Pramuka Indonesia
Gerakan
Pramuka
lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya
Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa
pada sekitar tahun
1960.
Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa
jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak.
Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.
Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan
MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana
pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat
ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang
kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan
(Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui
rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30).
Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell
(Lampiran C Ayat 8).
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya.
Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan
tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di
Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa
kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan
harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi
satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri
atas
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof.
Prijono,
Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi
dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu
sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112
Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana
Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang
disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.
Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI
Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan
Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku
Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo
Martono (Menteri Sosial).
Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran
Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.
Kelahiran Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :
- Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan
pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia
pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA
- Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan
Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan
menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang
dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan
Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari
Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus
dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga.
Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
- Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan
ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di
Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini
kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
- Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, serta
penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961.
Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus
1961 pula dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk
memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak.
Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai
HARI PRAMUKA.
Gerakan Pramuka Diperkenalkan
Pidato
Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada
peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan
dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961
perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.
Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini
dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya
terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.
Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil
angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45
orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8
orang.
Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447
Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70
orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai
anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi
anggota Kwarnari.
Mapinas diketuai oleh Dr. Ir.
Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.
Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua
merangkap Ketua Kwarnari.
Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat
Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta,
tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar
10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan
pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.
Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas,
Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda
penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional
Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua
Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum
pawai/defile dimulai.
Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian
dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh
seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.
Anda juga bisa ikut ambil peran dalam penyebaran pengetahuan bebas.
|
|